Page 7 - pp34-2018bt

2018, No.110
-7-

d. tata cara dan metode pengambilan contoh,
pengujian, Kalibrasi, audit dan inspeksi yang

berkaitan dengan penilaian karakteristik serta
spesifikasi Barang, Jasa, dan/atau Proses; atau

e. persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi

personal di bidang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu

PNPS.
(2) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan skala prioritas program perumusan SNI.

(3) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada usulan Pemangku Kepentingan yang memuat

judul SNI yang akan dirumuskan beserta

pertimbangannya.
(4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan penjelasan secara lengkap mengenai
usulan rancangan SNI yang akan dirumuskan, paling

sedikit meliputi:

a. judul rancangan SNI;
b. latar belakang dan tujuan perumusan;

c. acuan perumusan SNI;

d. metode perumusan SNI;
e. kerangka substansi SNI; dan

f. pihak yang akan menerapkan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau
Jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat

mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN.

(2) Pengajuan rencana perumusan SNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

www.peraturan.go.id