Page 8 - pp34-2018bt

2018, No.110 -8-

Pasal 7

Dalam penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dan Pasal 6 harus memperhatikan:
a. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian;

b. perlindungan konsumen;
c. kebutuhan pasar;

d. perkembangan Standardisasi internasional;

e. kesepakatan regional dan internasional;
f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;

h. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
i. keyakinan beragama; dan

j. budaya dan kearifan lokal.

Pasal 8

(1) Penyusunan PNPS dilakukan oleh BSN bersama-sama

dengan Pemangku Kepentingan.
(2) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala BSN untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan

penyusunan PNPS diatur dengan Peraturan Kepala BSN.

Paragraf 2

Perumusan SNI

Pasal 10

(1) Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN berdasarkan
PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(2) Hasil Perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa rancangan SNI.

www.peraturan.go.id